Menteri Hadi Tjahjanto katakan jutaan bidang tanah sudah dibagikan 

Elshinta.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, menanggapi pemberitaan terkait program Redistribusi Tanah dengan memberikan penjelasan mengenai capaian yang telah dicapai. Hal ini disampaikan oleh Hadi Tjahjanto saat sedang berada di Kabupaten wonosobo Jawa Tengah.

"Saat ini setiap tahunnya rata-rata kita mengeluarkan (sertifikat redistribusi tanah) sebanyak 424.000 bidang. Artinya ini sudah bagus, sistemnya sudah bagus," ujar Hadi.

Hadi Tjahjanto membandingkan redistribusi tanah sebelum pemerintahan Jokowi. Yakni mulai tahun tahun 1961, tepatnya setelah terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hingga tahun 2014. Selama 53 tahun, program Redistribusi Tanah baru menyalurkan 2,79 juta bidang.

"Kalau dibandingkan tahun 1961 sampai 2014 keluarnya 2,79 juta bidang. Jadi yang saat ini sistemnya sudah bagus. Selama 8 tahun sejak 2015 sampai 2023 sudah 2,96 juta bidang," terangnya

Hadi menambahkan dalam pelaksanaan Reforma Agraria, ATR/BPN terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Saya harus koordinasi dengan ketat bersama KLHK. Saya memohon agar diberikan penguasaan tanah yang berada di kawasan hutan," tuturnya.

Hadi mengatakan data saat ini terdapat 21.385 desa yang berada didalam hutan, dan Tanah dihutan tersebut diharapkan bisa dilepas dan diserahkan kepada masyarakat. Untuk itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan kementerian lain.

"Terdapat 21.385 desa kami harap bisa dilepas (dari kawasan hutan) dan diserahkan ke rakyat melalui Redistribusi Tanah. Kami juga berkoordinasi ketat dengan KKP untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir," ucap Hadi seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Rizkiyanto, Selasa (23/1).

Sebelumnya, dalam debat Pilpres keempat di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1), calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md menyinggung soal program redistribusi lahan yang dikatakan belum terlaksana.

"Reforma agraria itu ada tiga yaitu legalisasi, redistribusi, pengembalian klaim-klaim atas tanah. Yang ini belum satu pun sertifikat untuk redistribusi, yang ada baru legalisasi, orang sudah punya tanah lalu diberi sertifikat, yang redistribusi belum ada," ujar Mahfud.